Arsip Riset · Publikasi No. 2

Kreak di Semarang

Anatomi kekerasan jalanan remaja yang berulang setiap tahun dan terus memakan korban — serta agenda kebijakan untuk menghentikannya. Kajian kebijakan hasil penelitian tim riset Cakrawala Policy Lab, diterbitkan terbuka agar dapat dirujuk peneliti lain.

Catatan: Arsip Riset adalah terbitan terbuka Cakrawala Policy Lab — unit penelitian dan pengembangan (litbang) Cakrawala Media di bawah PT Cakrawala Jagat Media. Tulisan di halaman ini adalah hasil penelitian tim riset kami, diterbitkan agar dapat dibaca dan dirujuk oleh peneliti lain; setiap tulisan mencantumkan metode, sumber, dan keterbatasannya secara terbuka.

Publikasi No. 2 · Kajian Kebijakan & Keamanan Kota

Kreak di Semarang: Anatomi Kekerasan Jalanan Remaja yang Berulang dan Agenda Kebijakan untuk Menghentikannya

Foto Bastomi, pemimpin tim riset Cakrawala Policy Lab
Bastomi
Pemimpin Tim Riset, Cakrawala Policy Lab (Litbang Cakrawala Media)
PT Cakrawala Jagat Media, Semarang, Indonesia
Korespondensi: bastomi@cakrawala.media · Diterbitkan 22 November 2026

Abstrak

Kajian ini memetakan fenomena “kreak” di Kota Semarang — kekerasan jalanan oleh kelompok remaja dan pemuda bermotor bersenjata tajam yang berulang setiap tahun dan terus memakan korban, termasuk korban salah sasaran yang tidak terlibat konflik apa pun. Dengan metode studi deskriptif berbasis data sekunder (pemberitaan media tepercaya 2023–2026, rilis resmi kepolisian dan pemerintah, literatur akademik, dan teks peraturan), kajian ini menemukan: (1) data agregat resmi hanya tersedia untuk Januari–September 2024 — 83 kasus diungkap, 73 pelaku diproses pidana (22 di bawah umur), ±200 pelaku dibina — dan dua pernyataan resmi pada periode yang sama tidak saling konsisten, sementara data tahunan 2022, 2023, 2025, dan 2026 tidak terpublikasi; (2) lima kejadian tewas terdokumentasi di Kota Semarang sepanjang 2023–2026, dan kejadian tewas tetap terjadi setelah deklarasi pembubaran 19 kelompok pada Oktober 2024; (3) Semarang tidak memiliki instrumen tertulis jam malam anak sebagaimana Yogyakarta (Perwal 49/2022) dan Surabaya — yang ada baru sebatas imbauan Dinas Pendidikan; (4) terdapat dimensi ekonomi yang khas, yakni pendanaan judi online bagi operasional kelompok, yang belum dijadikan strategi penindakan berkelanjutan; dan (5) kasus penembakan Gamma Rizkynata (2024) menunjukkan risiko nyata pelabelan “gangster” yang keliru dalam komunikasi resmi. Kajian ini ditutup dengan 16 rekomendasi kebijakan dalam empat klaster — data dan tata kelola, pencegahan, penindakan, serta penanganan pelaku dan korban — masing-masing dengan penanggung jawab dan indikator keberhasilan, termasuk kewajiban evaluasi tahunan yang terpublikasi agar efektivitas kebijakan tidak lagi berhenti sebagai klaim.

Kata kunci: kreak; kekerasan jalanan remaja; Kota Semarang; kebijakan keamanan kota; jam malam anak; peradilan pidana anak; judi online.

1. Pendahuluan

Setiap tahun, warga Semarang membaca berita yang sama dengan tanggal yang berbeda: sekelompok remaja bermotor membawa senjata tajam panjang, berkeliaran pada dini hari, dan menyerang orang yang bahkan tidak mereka kenal. Korbannya jatuh bergelombang — seorang pemuda di Semarang Utara pada Desember 2023, seorang remaja 17 tahun pada Agustus 2024, seorang mahasiswa yang salah dikira lawan pada September 2024, seorang pekerja warung pada Agustus 2025, seorang pelajar 16 tahun pada Oktober 2026. Fenomena yang oleh warga Semarang disebut “kreak” ini bukan lagi kenakalan remaja biasa: ia adalah kekerasan jalanan terorganisir longgar yang berulang, berpola, dan mematikan.

Kajian ini menjawab empat pertanyaan: (1) apa sebenarnya fenomena kreak itu dan siapa pelakunya; (2) seberapa besar skalanya dan bagaimana kronologinya; (3) apa yang sudah dilakukan kepolisian, pemerintah kota, dan sekolah — dan mengapa kejadian tewas tetap berlanjut; serta (4) kebijakan apa yang realistis direkomendasikan kepada Pemerintah Kota Semarang, Polrestabes Semarang, dan DPRD Kota Semarang. Metodenya adalah studi deskriptif berbasis data sekunder publik: pemberitaan media tepercaya, rilis resmi kepolisian dan pemerintah, literatur akademik, serta teks peraturan perundang-undangan. Setiap angka kunci disertai sumbernya; konflik antar-sumber ditampilkan apa adanya, bukan dipilih yang paling nyaman; dan klaim yang hanya didukung satu sumber ditandai sebagai demikian.

Satu peringatan metodologis perlu disampaikan sejak awal: kajian ini membedakan tegas Kota Semarang (wilayah hukum Polrestabes Semarang) dari Kabupaten Semarang (Ungaran, Ambarawa, Kaliwungu — wilayah Polres Semarang). Banyak pemberitaan “Semarang” yang viral sesungguhnya adalah kejadian kabupaten; mencampurnya akan menggelembungkan gambaran kota sekaligus mengaburkan tanggung jawab kebijakan.

2. Memahami Kreak: Definisi, Pelaku, dan Modus

2.1 Sebuah label yang berubah makna. “Kreak” (juga ditulis kreyak) adalah istilah khas Semarang. Penjelasan yang disepakati lintas sumber menyebutnya gabungan kata Jawa kere (miskin) dan mayak (belagu, sok) — semula ejekan untuk gaya berpakaian yang dianggap norak, yang kemudian bergeser makna menjadi sebutan bagi gerombolan remaja pelaku kekerasan jalanan (Espos, 26 Oktober 2024; Jateng Live; skripsi Universitas Islam Indonesia, 2025). Istilah ini tidak ada di KBBI dan tidak memiliki definisi resmi negara; ia adalah istilah masyarakat dan media. Beredar pula narasi populer bahwa kreak “sudah ada sejak 1930-an” — penelusuran kami atas narasi itu hanya sampai ke tulisan populer (Indozone; IDN Times) tanpa dukungan sumber sejarah primer, sehingga narasi tersebut tidak kami perlakukan sebagai fakta sejarah, melainkan cerita asal-usul yang belum terverifikasi. Yang dapat dinyatakan dengan aman: label dalam makna geng jalanan memviral pada 2023–2024, seiring rangkaian tawuran bersenjata tajam di Kota Semarang. Label ini sendiri bermasalah dua arah, sebagaimana diingatkan kalangan akademisi mengenai istilah sejenis di Yogyakarta: label dapat menstigma anak yang sebenarnya bukan pelaku kekerasan, sekaligus mengglorifikasi kelompok yang justru mencari pengakuan dari label itu. Kasus Gamma (Bagian 3.3) adalah bukti paling mahal dari risiko pertama.

2.2 Siapa pelakunya. Gambaran yang konsisten dari data lapangan kepolisian dan forum resmi Pemkot–Polrestabes: mayoritas pelaku yang tertangkap berusia 13–17 tahun, banyak di antaranya putus sekolah, dengan penyebab umum yang diakui Kapolrestabes Semarang dalam forum pembinaan 28 November 2024 adalah putus sekolah, kurang perhatian orang tua, dan keluarga tidak harmonis (Espos, 28 November 2024). Namun pelaku bukan hanya anak: dalam kasus pembunuhan salah sasaran di Kelud (Bagian 3.2), pelaku-pelaku utama berusia 20–23 tahun. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng pada konferensi pers 100 hari kerja (31 Mei 2025) menyebut hasil penelitian Pemkot menemukan adanya “kreak senior” — pelaku dari generasi milenial ke atas, termasuk yang sudah berkeluarga (BeritaJateng.id; Mantranews, Juni 2025). Laporan riset Pemkot yang dirujuk itu tidak kami temukan terpublikasi hingga kajian ini ditulis — sebuah catatan penting untuk rekomendasi transparansi data di Bagian 8.

2.3 Modus: dini hari, senjata panjang, dan tantangan media sosial. Pola yang berulang pada kasus-kasus terdokumentasi adalah sebagai berikut. Waktu: hampir semua kejadian berat terjadi dini hari, sekitar pukul 01.00–04.00, terutama malam Jumat hingga Minggu; seluruh lima kejadian tewas di Bagian 3 terjadi antara ±03.00 dan ±04.45. Senjata: celurit panjang, pedang/klewang, dan corbek — parang berbilah sangat panjang, dilaporkan mencapai ±1,6 meter pada kasus Banyumanik 2026; ukuran senjata yang tidak wajar ini adalah ciri berulang yang membedakan kreak dari tawuran konvensional. Dua pola penyerangan: pertama, duel terjanji — dua kelompok saling tantang lewat Instagram/WhatsApp dan janjian bertemu; bila lawan tidak datang, terjadi kejar-kejaran di jalan. Kedua, salah sasaran/acak — siapa pun yang melintas dan dikira rombongan lawan diserang, pola yang menewaskan mahasiswa Udinus Muhammad Tirza (2024) dan pekerja warung di Pedurungan (2025). Motif yang diakui pelaku dalam wawancara penelitian adalah gengsi dan mempertahankan nama baik kelompok (skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2025). Alkohol, bukan narkoba: minuman keras/ciu berulang ditemukan mendahului aksi; sebaliknya, tidak ditemukan bukti terpublikasi yang mengaitkan aksi kreak Semarang secara spesifik dengan narkoba — kajian ini tidak mengklaimnya. Infrastruktur digital dan ekonomi: tantangan, janjian, dan siaran langsung berjalan lewat media sosial; dan yang khas Semarang, pada Oktober 2024 Polrestabes mengungkap pendanaan judi online bagi kelompok-kelompok gangster — aliran Rp5–8 juta per bulan selama ±1 tahun dari admin situs judi untuk operasional beberapa kelompok (All-Star, Youngstreet404, Teamdadakan, Teammasok), dipakai antara lain untuk pengobatan anggota yang luka, pertemuan, atribut, dan minuman keras (Prudensi; Kumparan, 23 Oktober 2024). Artinya, sebagian kelompok kreak memiliki ekonomi operasional — bukan sekadar kenakalan spontan. Titik rawan: peta Polrestabes Semarang (1 Oktober 2024) menyebut enam kelurahan rawan — Bandarharjo, Panggung Kidul, Barusari, Mlatiharjo, Karangayu, dan Banjardowo — sebaran yang konsisten dengan lokasi kejadian-kejadian besar di Semarang Utara, Timur, Barat, dan Selatan.

Dibanding tawuran pelajar klasik (terikat rivalitas sekolah dan jam pulang sekolah) dan klitih Yogyakarta (serangan acak oleh geng pelajar), kreak Semarang adalah campuran keduanya, ditambah dua pembeda: campuran usia pelaku hingga dewasa “senior”, dan pendanaan judi online yang terdokumentasi.

3. Skala dan Kronologi

3.1 Angka agregat: yang ada, dan yang tidak ada. Satu-satunya agregat resmi yang dapat dikutip untuk Kota Semarang adalah periode Januari–September 2024: 83 kasus geng motor/tawuran diungkap; 43 kasus berlanjut ke pengadilan; 73 pelaku diproses pidana, 22 di antaranya di bawah umur; dan hampir 200 pelaku mendapat pembinaan (data Polrestabes Semarang sebagaimana dikutip kajian Universitas Islam Sultan Agung, 2025, dan jurnal TEMATIK Universitas Semarang yang menyitasi Antara). Namun pada 1 Oktober 2024, Kapolrestabes Semarang menyatakan kepada media angka yang berbeda: “sepanjang tahun 2024 ini ada 43 kasus terkait kenakalan remaja dan sebanyak 77 orang ditahan” (Espos, 1 Oktober 2024). Kedua angka dapat saja benar dengan definisi berbeda — 43 kasus yang berlanjut/ditahan berbanding 83 seluruh pengungkapan — tetapi tidak ada dokumen resmi yang merekonsiliasinya. Kajian ini menampilkan keduanya apa adanya.

Angka lain yang berisiko salah kutip: Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana pada 2 Oktober 2024 menyebut 135 kejadian kriminal oleh gangster selama 2024 dengan 327 pelaku (126 dewasa, 201 di bawah umur) — angka itu adalah se-Jawa Tengah, bukan Kota Semarang (Pemprov Jateng, 2 Oktober 2024). Untuk 2022, 2023, 2025, dan 2026, tidak ditemukan data resmi agregat tahunan Kota Semarang yang terpublikasi; yang tersedia hanyalah angka per kejadian dan per operasi. Ini adalah keterbatasan data terpenting dalam isu ini — dan sekaligus temuan kebijakan itu sendiri: sebuah kota tidak dapat mengelola masalah yang tidak diukurnya secara terbuka.

3.2 Kronologi kejadian tewas di Kota Semarang.

TanggalLokasiKorban dan kejadian
15 Des 2023, ±04.45Panggung Lor, Semarang UtaraDino (20) tewas, luka sayat leher, dalam tawuran ±15 orang
23 Agu 2024Dadapsari (kawasan Layur), Semarang UtaraNovan Tio Ollyvian (17) tewas ditusuk; 5 tersangka ditangkap — 2 dewasa diproses hukum, 3 anak (15 th) diserahkan ke Bapas, disangkakan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP
17 Sep 2024, ±03.00Jl. Kelud Raya, Sampangan, GajahmungkurMuhammad Tirza Nugroho Hermawan (21), mahasiswa Udinus asal Jepara, tewas dibacok — korban salah sasaran; 6 tersangka ditangkap
10 Agu 2025, ±03.00Jl. Arteri Soekarno-Hatta, PedurunganAgus Febrianto, pekerja warung Lamongan, tewas; 2 rekannya luka berat; ketiganya diserang gerombolan bermotor saat berboncengan tiga; 8 orang diamankan
11 Okt 2026, ±04.15Depan RS Banyumanik 2, BanyumanikFFK (16), pelajar, tewas disabet klewang/corbek ±1,6 m dalam bentrok dua kelompok; pelaku utama (18) ditangkap hari yang sama

Di luar korban tewas, penangkapan besar yang terdokumentasi antara lain: 22 pelajar berseragam bersenjata tajam (Oktober 2023); 278 orang konvoi diamankan dalam satu malam (22 Maret 2025 — 161 warga Kota Semarang, 117 dari luar kota); dan operasi kejahatan jalanan Polda Jateng (Juni 2026). Untuk 2022, tidak ditemukan kejadian kreak Kota Semarang yang terdokumentasi dengan tanggal, lokasi, dan korban yang dapat diverifikasi — pemberitaan massif baru terbaca mulai 2023.

Kasus Tirza adalah satu-satunya kasus tewas yang hasil akhirnya di pengadilan kami temukan terpublikasi lengkap: pada 29 April 2025, Pengadilan Negeri Semarang memvonis Ricky Putra Pradana 10,5 tahun, Rico Sandova 10 tahun, dan Bagas Rizky Pramudya 10 tahun penjara, terbukti melanggar Pasal 170 KUHP (Berita Prioritas, 29 April 2025). Vonis ini penting sebagai penanda: ketika pelaku dewasa dan perbuatannya mengakibatkan mati, hukum yang ada sesungguhnya bekerja berat. Persoalan kebijakan kreak bukanlah ketiadaan hukuman, melainkan pencegahan sebelum kejadian — dan perlakuan terhadap pelaku anak, dibahas di Bagian 5.

3.3 Koreksi penting: kasus Gamma bukan korban kreak. Pada 24 November 2024 dini hari, Gamma Rizkynata Oktafandy (17), siswa SMKN 4 Semarang, tewas tertembak di Jl. Candi Penataran Raya; dua rekannya luka. Kapolrestabes Semarang pada awalnya menyatakan penembakan oleh Aipda Robig Zaenudin terjadi saat melerai tawuran geng dan korban adalah anggota geng. Pemeriksaan Propam Polda Jateng kemudian menyimpulkan sebaliknya: penembakan bukan berawal dari upaya melerai tawuran. Robig dipecat tidak dengan hormat (9 Desember 2024) dan pada 8 Agustus 2025 divonis 15 tahun penjara oleh PN Semarang, terbukti melanggar Pasal 80 ayat (3) dan (1) UU Perlindungan Anak — hakim menolak dalih pembelaan diri karena tidak ada ancaman senjata tajam (Antara via Validnews, 8 Agustus 2025). Kasus ini wajib masuk kajian kebijakan kreak bukan sebagai “korban kreak”, melainkan sebagai peringatan: pelabelan resmi yang tergesa-gesa dapat mengorbankan warga yang tidak terbukti bersalah dan meruntuhkan kepercayaan publik pada penanganan isu ini secara keseluruhan. Rekomendasi protokol komunikasi di Bagian 8 lahir dari kasus ini.

4. Respons yang Sudah Berjalan — dan Mengapa Belum Cukup

Kepolisian. Polrestabes Semarang menjalankan strategi pre-emtif (penyuluhan), preventif (patroli, razia, pemanfaatan CCTV dan aplikasi LIBAS), dan represif (penegakan hukum), sebagaimana dipetakan kajian Unissula (2025). Tonggak-tonggak pentingnya: deklarasi pembubaran 19 kelompok gangster (1 Oktober 2024); pengungkapan pendanaan judi online (Oktober 2024); penangkapan konvoi 278 orang (Maret 2025); dan operasi-operasi berkala Polda Jateng. Polisi juga menyebut kebijakan pencatatan pelaku tawuran yang berdampak pada penerbitan SKCK — kebijakan yang peraturan tertulisnya tidak kami temukan terpublikasi. Penilaian jujur atas tonggak terbesar — deklarasi pembubaran 19 kelompok — harus berdasarkan kronologi: kejadian tewas tetap terjadi sesudahnya, pada Agustus 2025 dan Oktober 2026. Deklarasi itu mungkin berguna sebagai momen intervensi, tetapi tidak dapat diklaim mengakhiri fenomena, dan tidak ditemukan evaluasi terpublikasi atasnya. Hal yang sama berlaku untuk LIBAS dan klaim jumlah CCTV: tidak ada data luaran terpublikasi (waktu respons, penurunan kejadian di titik rawan) yang memungkinkan publik menilai efektivitasnya.

Pemerintah kota dan sekolah. Respons Pemkot Semarang terdokumentasi meliputi: rapat koordinasi deteksi dini bersama Wali Kota Hevearita (20 September 2024); imbauan Dinas Pendidikan agar orang tua memastikan anak tidak keluar malam — hasil FGD dengan kepala sekolah dan Polrestabes — yang ditegaskan pejabat Disdik sebagai imbauan edukatif “tanpa batasan” (Espos, 30 September 2024); forum pembinaan terpadu (28 November 2024) yang menggerakkan Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) untuk konsultasi anak dan orang tua, fasilitasi Kejar Paket A/B bagi anak putus sekolah oleh Disdik, dan koordinasi pelatihan kerja oleh Disnaker; serta, pada era Wali Kota Agustina, pernyataan bahwa kreak adalah “PR besar” dengan rencana melibatkan Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota dan akademisi (Mei–Juni 2025). Di tingkat kelurahan, Kementerian HAM meluncurkan Kampung REDAM (Rekonsiliasi dan Perdamaian) dengan proyek percontohan di Bandarharjo, Kuningan, dan Ngaliyan (30 September 2026) — dua di antaranya adalah kantong tawuran.

Kesenjangan yang menonjol: (1) hingga kajian ini ditulis, Semarang tidak memiliki peraturan tertulis tentang jam malam anak — yang ada baru imbauan; (2) pendataan anak putus sekolah diakui Disdik sendiri belum rinci, padahal kelompok usia 13–17 putus sekolah adalah profil pelaku terbanyak; (3) tidak ada data luaran terpublikasi dari RDRM, Kejar Paket, maupun pelatihan kerja khusus anak-anak ini — berapa yang kembali bersekolah, berapa yang bekerja, berapa yang mengulangi perbuatan; dan (4) riset Pemkot yang dirujuk Wali Kota pada 2025 tidak terpublikasi, sehingga publik dan peneliti tidak dapat menguji dasar kebijakannya.

5. Kerangka Hukum dan Celahnya

Penindakan kreak hari ini bertumpu sepenuhnya pada pasal-pasal umum, karena — sebagaimana diakui kajian Unissula (2025) — belum ada pengaturan hukum khusus tentang geng motor/gangster. Pasal-pasal yang dipakai dalam kasus nyata Semarang: Pasal 170 KUHP (pengeroyokan; ancaman maksimal 5,5 tahun, 9 tahun bila mengakibatkan luka berat, 12 tahun bila mengakibatkan mati) — pasal yang terbukti dalam vonis kasus Tirza; Pasal 351 KUHP (penganiayaan) dan Pasal 338 KUHP (pembunuhan) untuk kasus berat; UU Darurat No. 12/1951 (membawa senjata tajam tanpa hak, maksimal 10 tahun); UU ITE untuk pendana/admin judi online kelompok (maksimal 10 tahun dan denda Rp10 miliar); dan UU Perlindungan Anak Pasal 76C jo. 80 ayat (3) bila korban adalah anak (maksimal 15 tahun). Di tingkat daerah, Perda Kota Semarang No. 5/2017 tentang Ketertiban Umum adalah instrumen ketertiban umum utama kota (pelanggaran tertentu diancam kurungan maksimal 90 hari atau denda maksimal Rp50 juta), tetapi perda ini tidak mengatur jam malam anak dan tidak menyebut gangster/kreak.

Untuk pelaku anak berlaku UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA): anak berkonflik dengan hukum adalah yang berusia 12 sampai belum 18 tahun; anak di bawah 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan; diversi wajib diupayakan bila ancaman pidana di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan; pidana penjara anak adalah upaya terakhir dan paling lama setengah dari ancaman maksimum orang dewasa. Konsekuensi praktisnya nyata: pengeroyokan yang mengakibatkan mati (ancaman 12 tahun) tidak memenuhi syarat diversi, tetapi kepemilikan senjata tajam dan pengeroyokan ringan oleh anak pertama kali kerap berakhir dengan pembinaan atau pengembalian kepada orang tua — pola yang terlihat pada data Januari–September 2024 (73 dipidana berbanding ±200 dibina) dan pada kasus Layur (3 tersangka anak diserahkan ke Bapas). Inilah basis hukum dari perdebatan publik “pelaku anak tidak bisa dihukum berat”. Kajian ini mencatat dua hal sekaligus: perlindungan anak dalam SPPA adalah pilihan sadar negara yang tidak kami rekomendasikan untuk dihapus; tetapi desain diversi dan pembinaan yang tanpa pemantauan dan tanpa data residivisme membuat publik tidak dapat membedakan mana pembinaan yang bekerja dan mana yang sekadar melepas. Perhatian tambahan: KUHP baru (UU No. 1/2023) berlaku efektif 2 Januari 2026 dengan penomoran pasal yang berbeda; pemetaan padanan pasalnya untuk penindakan kejahatan jalanan perlu disiapkan aparat dan pemerintah daerah.

6. Akar Masalah

Literatur dan pernyataan resmi yang tersedia mengerucut pada faktor-faktor yang saling menguatkan. Pertama, krisis identitas dan gengsi kelompok — konsensus terkuat: wawancara pelaku (skripsi UMS, 2025) menemukan motif utama tawuran adalah gengsi, prestise, dan mempertahankan nama baik kelompok; kekerasan dipandang sebagai jalan memperoleh pengakuan. Kajian Bimbingan Konseling Unnes (2025) menambahkan faktor sosial, ekonomi, dan keluarga. Kedua, putus sekolah dan waktu luang tak terstruktur: profil pelaku terbanyak adalah remaja 13–17 tahun yang putus sekolah (data lapangan Kapolrestabes dalam forum Pemkot, November 2024; ditegaskan Disdik); malam tanpa struktur — tanpa sekolah esok hari, tanpa pekerjaan, tanpa kegiatan — adalah bahan baku konvoi dini hari. Ketiga, lemahnya pengawasan dan ketahanan keluarga, ditegaskan berulang oleh Wali Kota, Kapolrestabes, dan literatur psikologi mengenai fenomena sejenis. Keempat, media sosial sebagai akselerator dan infrastruktur: ia adalah arena tantangan, panggung pengakuan (termasuk siaran langsung), sekaligus — dalam kasus pendanaan judi online — infrastruktur ekonomi kelompok. Kelima, kesenjangan riset itu sendiri: hingga kajian ini ditulis, tidak ditemukan riset primer (survei/wawancara sistematis) khusus kreak Semarang dari kriminolog atau sosiolog Undip maupun Unnes yang terpublikasi, selain kajian pustaka Bimbingan Konseling Unnes. Kota ini mengelola isu keamanan terbesarnya nyaris tanpa basis penelitian lokal yang terbuka.

7. Pembelajaran dari Yogyakarta dan Surabaya

Yogyakarta menghadapi fenomena kembar bernama klitih dan merespons dengan formalisasi instrumen: Peraturan Wali Kota Yogyakarta No. 49/2022 melarang anak di bawah 18 tahun keluar rumah pukul 22.00–04.00 kecuali untuk keperluan tertentu; anak yang bergerombol tanpa tujuan jelas dibina, ditegur, dan didata; pemerintah kota juga menyiapkan ruang aktivitas di tingkat kemantren/kelurahan hingga malam sebagai saluran eksistensi. Di tingkat provinsi dan kabupaten terdapat Perda DIY No. 2/2017 tentang Ketertiban Umum dan Perbup Sleman No. 45/2020 tentang Jam Istirahat Malam, dengan patroli Satpol PP mulai pukul 22.00. Penilaian jujurnya: Yogyakarta lebih maju dalam formalisasi, tetapi tidak ditemukan evaluasi kuantitatif resmi yang membuktikan jam malam menurunkan kejahatan jalanan — kejadian serupa tetap diberitakan setelah 2022.

Surabaya memadukan jam malam anak dengan pembinaan residensial singkat. Dalam evaluasi resmi Pemkot Surabaya (21 April 2026), Kepala Dinas DP3APPKB mengutip data Satpol PP bahwa kasus kenakalan remaja turun dari lebih dari 450 kasus pada tahun sebelumnya menjadi kurang dari 100 kasus pada 2026, dikaitkan dengan jam malam dan perubahan pola pembinaan: anak yang terjaring tidak lagi hanya dikonseling singkat lalu dipulangkan, melainkan ditempatkan di Rumah Aman selama 7–14 hari dengan pendampingan psikologis, edukasi dampak kriminalitas, dan sekolah daring yang tetap berjalan. Angka ini adalah klaim satu sumber resmi pemerintah kota yang membandingkan tahun penuh dengan tahun berjalan, dan belum dievaluasi independen — ia layak dijadikan rujukan desain, bukan bukti efektivitas.

Sintesisnya tegas: tidak ada instrumen anti-geng remaja di kota mana pun yang efektivitasnya dibuktikan oleh evaluasi independen yang terpublikasi. Yang berbeda antar-kota hanyalah tingkat formalisasi dan keberanian mengukur. Karena itu rekomendasi kajian ini tidak berhenti pada “mengimpor” instrumen Yogyakarta atau Surabaya, melainkan mengimpornya bersama desain evaluasinya.

8. Rekomendasi Kebijakan

Klaster A — Data dan tata kelola (fondasi; tanpa ini semua klaster lain buta).

A1. Satu data kreak yang terbuka. Polrestabes Semarang dan Pemkot Semarang menerbitkan statistik tahunan resmi dengan definisi baku (kasus, pelaku menurut usia dan status diversi/pidana, korban menurut tingkat luka, lokasi, jam) melalui Satu Data Semarang, paling lambat untuk tahun penuh 2026. Penanggung jawab: Polrestabes Semarang, Diskominfo, BPS Kota Semarang. Indikator: seri data 2026 terbit; definisi tertulis menyertai setiap angka; tidak ada lagi dua angka resmi yang saling bertentangan tanpa penjelasan.

A2. Publikasikan riset yang sudah ada. Laporan riset kreak Pemkot yang dirujuk Wali Kota pada 2025 dan tindak lanjut Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota dibuka ke publik agar dapat diuji dan dirujuk peneliti lain. Penanggung jawab: Bappeda/Balitbangda Kota Semarang. Indikator: dokumen terbit di laman resmi dalam 6 bulan.

A3. Pokja permanen dengan evaluasi terbuka. Bentuk kelompok kerja tetap Pemkot–Polrestabes–Disdik–Dinsos–DP3A–Bapas–perwakilan perguruan tinggi dengan rapat evaluasi triwulanan yang hasilnya diumumkan. Indikator: notulensi dan capaian indikator klaster B–D terbit setiap triwulan.

Klaster B — Pencegahan.

B1. Peraturan Wali Kota tentang jam malam anak. Adopsi model Yogyakarta (Perwal 49/2022) dan Surabaya: anak di bawah 18 tahun tidak berada di ruang publik pukul 22.00–04.00 tanpa pendamping/keperluan jelas. Penegakannya berbasis pembinaan, bukan kriminalisasi: anak yang terjaring diantar pulang, didata, orang tuanya dipanggil, dan kasus berulang dirujuk ke RDRM/Bapas — bukan dipidana. Perwal disertai klausul evaluasi tahunan. Penanggung jawab: Wali Kota, Satpol PP, DP3A. Indikator: Perwal terbit; jumlah anak terjaring dan proporsi rujukan tercatat; nol anak dipidana karena jam malam itu sendiri.

B2. Pendataan anak putus sekolah by name by address dan target Kejar Paket yang terukur. Selesaikan pendataan anak putus sekolah usia 13–17 tahun per kelurahan (menghubungkan data Disdik, Dinsos, dan temuan patroli), lalu tetapkan target tahunan yang terpublikasi: berapa anak kembali ke pendidikan kesetaraan dan berapa yang terserap pelatihan kerja Disnaker. Indikator: basis data selesai; tingkat pengembalian sekolah dan residivisme anak binaan terbit tahunan.

B3. Ruang malam terprogram di kelurahan rawan. Di enam kelurahan titik rawan peta kepolisian, buka program malam terjadwal (olahraga, bela diri terorganisir, musik, e-sport terawasi) pukul 19.00–22.00 terutama Jumat–Minggu, dikelola karang taruna dengan pendanaan kelurahan/APBD — memberi panggung pengakuan yang selama ini dicari lewat konvoi. Kampung REDAM di Bandarharjo, Kuningan, dan Ngaliyan dijadikan simpul awalnya. Indikator: program berjalan di 6 kelurahan; jumlah peserta aktif; kejadian di kelurahan sasaran dipantau dalam seri data A1.

B4. Program orang tua melalui RDRM yang diperluas. RDRM membuka layanan terjadwal di kelurahan rawan (bukan hanya menunggu warga datang), termasuk kunjungan wajib bagi orang tua anak yang terjaring patroli. Indikator: jumlah keluarga terlayani; tingkat kehadiran orang tua pada pemanggilan pertama.

B5. Penindakan akun gangster di media sosial dengan dasar hukum yang jelas. Satgas gabungan (Polrestabes, Diskominfo, DP3A) memetakan akun-akun kelompok, mengajukan penurunan konten tantangan/kekerasan kepada platform, dan menindak akun yang terbukti mengorganisasikan penyerangan — dengan tetap membedakan konten kekerasan dari sekadar ekspresi remaja. Indikator: jumlah akun ditindaklanjuti; nol penindakan tanpa dasar peristiwa/konten kekerasan.

Klaster C — Penindakan.

C1. Patroli terfokus titik dan jam, bukan penangkapan massal. Konsentrasikan patroli pada peta titik rawan dan jam 01.00–04.00 dengan indikator hasil (kejadian per titik per triwulan), dan evaluasi operasi penangkapan massal konvoi: mayoritas peserta konvoi bukan pelaku kekerasan terbukti, sehingga penindakan dibedakan tegas antara pembawa senjata tajam/pengorganisir dan sekadar ikut konvoi. Indikator: seri kejadian per titik terbit; proporsi yang diproses pidana adalah pembawa sajam/pelaku kekerasan.

C2. Jadikan pemutusan pendanaan sebagai strategi tetap. Pengungkapan pendanaan judi online Oktober 2024 membuktikan adanya titik lemah kelompok; jadikan penelusuran aliran dana (termasuk kerja sama PPATK dan penindakan situs judi) agenda berkala, bukan pengungkapan sekali. Indikator: pengungkapan pendanaan per tahun; kelompok yang kehilangan sponsor teridentifikasi dalam pemetaan B5.

C3. Fokus pada pelaku dewasa dan “senior”. Penegakan diprioritaskan kepada pengorganisir dewasa, penyandang dana, dan figur senior yang menggerakkan anak — kelompok yang vonis kasus Tirza buktikan dapat dijerat berat (10–10,5 tahun). Indikator: proporsi tersangka dewasa/pengorganisir dalam perkara yang dilimpahkan.

C4. Protokol komunikasi resmi dan penggunaan kekuatan. Tetapkan standar: pejabat tidak melabeli korban atau pihak mana pun sebagai “gangster/kreak” sebelum verifikasi tuntas, dan setiap penggunaan kekuatan yang menimbulkan korban dievaluasi terbuka. Pelajarannya adalah kasus Gamma — label awal yang keliru dan penembakan yang berujung vonis 15 tahun bagi anggota polisi itu sendiri. Indikator: protokol tertulis terbit; nol pelabelan resmi yang kemudian terbantahkan.

Klaster D — Penanganan pelaku dan korban.

D1. Pembinaan residensial singkat bagi anak berisiko tinggi. Adopsi model Rumah Aman Surabaya: anak yang terjaring berulang atau membawa senjata tajam ditempatkan 7–14 hari dalam pembinaan terstruktur (psikolog, edukasi hukum, sekolah daring tetap berjalan, pelibatan orang tua), sebagai alternatif antara “dipulangkan begitu saja” dan proses pidana — diatur dalam Perwal B1 dan SOP bersama Bapas. Indikator: fasilitas berjalan; tingkat pengulangan (residivisme) anak lulusan terbit tahunan.

D2. Diversi yang diawasi, bukan dilepas. Setiap diversi dan pembinaan anak pelaku kekerasan disertai rencana pembinaan tertulis, penanggung jawab (Bapas/DP3A), dan pemantauan berkala; hasilnya masuk seri data A1. Perlindungan SPPA dipertahankan; yang diperbaiki adalah akuntabilitas sesudahnya. Indikator: 100% diversi terdokumentasi rencana pembinaannya; angka residivisme diversi terbit.

D3. Pendampingan korban dan keluarga korban. Negara hadir untuk pihak yang selama ini hanya muncul sebagai angka: pendampingan psikologis, bantuan hukum, dan informasi berkala tentang proses perkara bagi keluarga korban — termasuk keluarga korban salah sasaran. Penanggung jawab: DP3A, Dinsos, LPSK setempat. Indikator: setiap keluarga korban kejadian berat menerima tawaran pendampingan terdokumentasi.

D4. Evaluasi tahunan independen. Perguruan tinggi (Undip/Unnes/Unissula) dilibatkan sebagai evaluator tahunan atas seluruh instrumen di atas, dengan laporan yang terpublikasi — termasuk bila kesimpulannya adalah sebuah program tidak bekerja. Indikator: laporan evaluasi terbit setiap tahun; rekomendasi evaluasinya ditindaklanjuti pokja A3 secara tertulis.

9. Keterbatasan Kajian

Pertama, kronologi kajian ini berbasis pemberitaan media — ia mencatat kejadian yang diberitakan, bukan insidensi sebenarnya; kejadian tanpa korban tewas atau tanpa viralitas cenderung tidak tercatat. Kedua, data agregat resmi hanya tersedia untuk Januari–September 2024, dan dua pernyataan resmi pada periode itu tidak saling konsisten (83 kasus/73 dipidana berbanding 43 kasus/77 ditahan); tidak ditemukan seri tahunan resmi untuk 2022, 2023, 2025, dan 2026. Ketiga, beberapa detail kasus berbeda antar-sumber (misalnya usia korban Pedurungan dilaporkan 23 dan 26 tahun) dan beberapa klaim hanya didukung satu sumber — termasuk angka ±522 anggota kelompok (rantai sitasi sekunder), klaim 59.000 CCTV terkoneksi, dan klaim penurunan kasus Surabaya — semuanya ditandai sebagai demikian di dalam teks. Keempat, hasil akhir hukum kasus Layur (2024), Pedurungan (2025), dan Banyumanik (2026) belum ditemukan terpublikasi hingga kajian ini ditulis. Kelima, kajian ini adalah studi meja (desk study) tanpa wawancara lapangan; temuan akar masalah bersandar pada literatur dan pernyataan resmi yang tersedia, bukan data primer baru.

10. Kesimpulan

Kreak di Semarang bukan misteri: pelakunya terpetakan (remaja putus sekolah yang digerakkan gengsi kelompok, ditopang figur dewasa dan, dalam sebagian kasus, uang judi online), waktunya terpetakan (dini hari), tempatnya terpetakan (segelintir kelurahan), dan senjatanya terlihat dari jauh. Yang belum ada bukanlah pengetahuan, melainkan sistem: data tahunan yang terbuka, instrumen tertulis setingkat peraturan wali kota, pembinaan yang diawasi dan diukur residivismenya, serta evaluasi yang berani diterbitkan. Lima kejadian tewas dalam tiga tahun — termasuk dua warga yang sama sekali tidak terlibat konflik — adalah harga dari ketiadaan sistem itu. Enam belas rekomendasi dalam kajian ini disusun agar dapat mulai dikerjakan dengan kewenangan yang sudah dimiliki kota hari ini; tidak satu pun memerlukan undang-undang baru. Yang diperlukan adalah keputusan untuk mengukur, menulis aturan, dan melaporkan hasilnya — setiap tahun, secara terbuka.

Cara mengutip

Bastomi. (2026). Kreak di Semarang: Anatomi Kekerasan Jalanan Remaja yang Berulang dan Agenda Kebijakan untuk Menghentikannya. Arsip Riset Cakrawala Policy Lab, No. 2, 22 November 2026. Cakrawala Policy Lab (Litbang Cakrawala Media), PT Cakrawala Jagat Media, Semarang. https://policy-lab.cakrawala.media/riset-kreak-semarang.html

Daftar Pustaka

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (2024). Ulah Gangster Meresahkan, Nana Sudjana: Perlu Ada “Shock Therapy”. https://jatengprov.go.id/publik/ulah-gangster-meresahkan-nana-sudjana-perlu-ada-shock-terapy/

Espos. (2024, 1 Oktober). Waspada, Ini 6 Lokasi Rawan Tawuran Gangster di Kota Semarang. https://regional.espos.id/waspada-ini-6-lokasi-rawan-tawuran-gangster-di-kota-semarang-2008493

Espos. (2024, 19 September). Polisi Tangkap Pelaku Pembacokan Mahasiswa Udinus Semarang. https://regional.espos.id/polisi-tangkap-pelaku-pembacokan-mahasiswa-udinus-semarang-begini-tampangnya-2003681/amp

Berita Prioritas. (2025, 29 April). Pelaku Kasus Pembacokan Mahasiswa Udinus Divonis 10 hingga 10,5 Tahun Penjara. https://beritaprioritas.com/pelaku-kasus-pembacokan-mahasiswa-udinus-divonis-10-hingga-105-tahun-penjara/

Antara via Validnews. (2025, 8 Agustus). Hakim Vonis 15 Tahun Polisi Tembak Siswa Semarang. https://validnews.id/nasional/hakim-vonis-tahun-polisi-tembak-siswa-semarang

Espos. (2024, 30 September). Semarang Darurat Kreak, Disdik Imbau Pelajar Tak Keluar Malam. https://regional.espos.id/semarang-darurat-kreak-disdik-imbau-pelajar-tak-keluar-malam-2008111

Espos. (2024, 28 November). Cegah Kenakalan Remaja, Pemkot Semarang Komitmen Upayakan Pembinaan Pelajar. https://regional.espos.id/cegah-kenakalan-remaja-pemkot-semarang-komitmen-upayakan-pembinaan-pelajar-2031323/amp

Espos. (2024, 1 Oktober). Minta Maaf ke Masyarakat, 19 Gangster di Semarang Umumkan Bubar. https://regional.espos.id/minta-maaf-ke-masyarakat-19-gangster-di-semarang-umumkan-bubar-2008439

Espos. (2025, Agustus). Polisi Tangkap 8 Pelaku Pengeroyokan di Pedurungan Semarang, 1 Korban Meninggal. https://regional.espos.id/polisi-tangkap-8-pelaku-pengeroyokan-di-pedurungan-semarang-1-korban-meninggal-2129359

Prudensi. (2024, 23 Oktober). Polrestabes Semarang Tangkap Tiga Pemuda Pendana Gangster dari Judi Online. https://prudensi.com/polrestabes-semarang-tangkap-tiga-pemuda-pendana-gangster-dari-judi-online/

Setiawan. (2025). Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung (data Polrestabes Semarang Januari–September 2024). https://repository.unissula.ac.id/42245/

Mulyani dkk. (2025). TEMATIK Vol. 5(2), Universitas Semarang. https://journals.usm.ac.id/index.php/tematik/en/article/download/12380/6445/42286

Fitria dkk. (2025, 22 Januari). Peran Layanan Bimbingan dan Konseling dalam Mencegah Perilaku Menyimpang pada Remaja: Studi Kasus Kreak di Kota Semarang. Media Literasi (Unnes). https://medialiterasi.com/2025/01/22/peran-layanan-bimbingan-dan-konseling-dalam-mencegah-perilaku-menyimpang-pada-remaja-studi-kasus-kreak-di-kota-semarang/

Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta. (2025). Wawancara pelaku tawuran Semarang. https://eprints.ums.ac.id/cgi/export/eprint/135801/Refer/rep-eprint-135801.refer

Pemerintah Kota Yogyakarta. (2022). Peraturan Wali Kota Yogyakarta No. 49 Tahun 2022 — Jam Malam Anak. https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/22030

Pemerintah Kota Surabaya. (2026, 21 April). Pemkot Surabaya Mengevaluasi Efektivitas Program Pembinaan terhadap Remaja yang Terjaring Kasus Kenakalan. https://pemerintahan.surabaya.go.id/web/berita/pemerintah-kota-pemkot-surabaya-mengevaluasi-efektifitas-program-pembinaan-terhadap-remaja-yang-terjaring-kasus-kenakalan

Perda Kota Semarang No. 5 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum. JDIH DPRD Kota Semarang. https://mail.jdihdprd.semarangkota.go.id/uploads/dokumen_produk_hukum/2017perdakot3333005.pdf

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951; Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

BeritaJateng.id. (2025, Juni). 100 Hari Kerja Telah Lewat, Kreak di Semarang Masih Jadi PR Agustina–Iswar. https://beritajateng.id/berita/100-hari-kerja-telah-lewat-kreak-di-semarang-masih-jadi-pr-agustina-iswar/

JDIH Kota Semarang. (2026, 1 Oktober). Kampung REDAM Kementerian HAM (Bandarharjo, Kuningan, Ngaliyan). https://jdih.semarangkota.go.id/berita

Publikasi ini adalah bagian dari Arsip Riset Cakrawala Policy Lab. Riset berikutnya akan diterbitkan sebagai publikasi bernomor berikutnya di arsip yang sama.

Butuh kajian kebijakan atau bantuan perizinan?

Sampaikan kebutuhan Anda hari ini — konsultasi awal tidak dipungut biaya. Tim kami akan memetakan kebutuhan kajian, izin, dan dokumen yang Anda perlukan, tanpa kewajiban untuk melanjutkan.

💬