Sukarela
Mediasi hanya berjalan atas persetujuan semua pihak. Tidak ada pihak yang dapat dipaksa datang, berunding, apalagi menyetujui isi kesepakatan.
Tidak semua perselisihan harus berakhir di ruang sidang. Mediator Center adalah layanan mediasi Cakrawala Policy Lab untuk menyelesaikan sengketa korporasi maupun personal secara damai di luar pengadilan — dibantu mediator yang netral, dalam proses yang rahasia, dengan hasil yang dituangkan dalam kesepakatan perdamaian tertulis.
Catatan: Mediator Center adalah layanan mediasi swasta di bawah PT Cakrawala Jagat Media — bukan pengadilan dan bukan instansi pemerintah. Mediator bersifat netral: membantu perundingan, tidak memutus dan tidak memaksakan penyelesaian — isi kesepakatan sepenuhnya ditentukan oleh para pihak sendiri. Layanan ini menangani sengketa perdata; perkara pidana bukan ranah mediasi perdata.
Dalam bahasa hukum Indonesia, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator — demikian rumusan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa, tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian (Pasal 1 angka 2 PERMA yang sama).
Mediasi adalah salah satu bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999: penyelesaian sengketa atau beda pendapat di luar pengadilan melalui prosedur yang disepakati para pihak — konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli (Pasal 1 angka 10). Pasal 6 undang-undang tersebut menegaskan bahwa sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan melalui APS yang didasarkan pada iktikad baik, dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan negeri.
Hasil akhir mediasi yang berhasil adalah perdamaian — dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal 1851), perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan itu hanya sah apabila dibuat secara tertulis — karena itu setiap hasil mediasi di Mediator Center selalu dituangkan dalam dokumen kesepakatan perdamaian tertulis.
Mediasi hanya berjalan atas persetujuan semua pihak. Tidak ada pihak yang dapat dipaksa datang, berunding, apalagi menyetujui isi kesepakatan.
Mediator tidak memihak, tidak menilai siapa yang benar atau salah, dan tidak menjatuhkan putusan. Mediator menjaga proses perundingan tetap berjalan sampai para pihak menemukan titik temunya sendiri.
Proses mediasi bersifat tertutup. Apa yang disampaikan dalam perundingan tidak dibuka ke pihak luar dan tidak dipakai untuk merugikan pihak mana pun di forum lain.
Sesuai amanat UU Nomor 30 Tahun 1999, mediasi bertumpu pada iktikad baik para pihak untuk menyelesaikan sengketa — bukan untuk mengulur waktu atau menggali kelemahan lawan.
Isi penyelesaian lahir dari kehendak para pihak sendiri, sehingga peluangnya untuk ditaati jauh lebih besar daripada putusan yang dijatuhkan pihak lain.
Proses diupayakan tuntas dalam hitungan minggu — jauh dari bayang-bayang perkara pengadilan yang dapat berjalan bertahun-tahun — dengan biaya yang diketahui sejak awal.
Mediator Center menerima segala perselisihan perdata, baik yang lahir dari hubungan usaha maupun hubungan antar-pribadi. Berikut contoh-contoh yang paling umum — daftar ini tidak menutup jenis sengketa perdata lainnya.
Batasan: perkara pidana tidak dapat dimediasikan di sini — penanganannya berada pada aparat penegak hukum, termasuk melalui mekanisme keadilan restoratif yang mereka fasilitasi. Perkara yang sudah terdaftar di pengadilan mengikuti mekanisme mediasi di pengadilan menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016; Mediator Center melayani penyelesaian di luar pengadilan, termasuk sebelum gugatan diajukan.
Mediasi yang berhasil ditutup dengan Kesepakatan Perdamaian tertulis yang ditandatangani para pihak dan mediator. Menurut Pasal 6 ayat (7) UU Nomor 30 Tahun 1999, kesepakatan tertulis hasil penyelesaian sengketa di luar pengadilan bersifat final dan mengikat para pihak, dilaksanakan dengan iktikad baik, dan wajib didaftarkan di pengadilan negeri dalam waktu paling lama 30 hari sejak ditandatangani. Sebagai perjanjian, kesepakatan itu juga mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPerdata), dan perjanjian perdamaian mempunyai kekuatan seperti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap di antara para pihak (Pasal 1858 KUHPerdata).
Apabila para pihak menghendaki kekuatan pelaksanaan yang lebih tegas, kesepakatan perdamaian dapat dimohonkan penguatannya menjadi Akta Perdamaian kepada pengadilan — akta yang memuat isi perdamaian beserta putusan hakim yang menguatkannya, sebagaimana dikenal dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Tim kami akan menjelaskan pilihan-pilihan ini sebelum kesepakatan ditandatangani, agar para pihak memahami akibat hukum dari dokumen yang mereka sepakati.
Apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan, para pihak tidak kehilangan hak apa pun: jalan penyelesaian lain — termasuk gugatan ke pengadilan — tetap terbuka sepenuhnya.
Anda mengisi formulir permohonan mediasi di halaman ini: identitas Anda, pihak lawan, jenis sengketa, dan pokok perselisihan secara ringkas.
Kami menelaah permohonan, menghubungi Anda untuk klarifikasi, lalu mengundang pihak lawan dan menjelaskan sifat mediasi yang sukarela. Mediasi hanya berjalan bila pihak lawan bersedia.
Para pihak dan mediator menandatangani kesepakatan untuk bermediasi: jadwal, tempat atau media pertemuan, tata cara, dan komitmen menjaga kerahasiaan.
Perundingan difasilitasi mediator — dalam pertemuan bersama maupun pertemuan terpisah dengan masing-masing pihak (kaukus) — sampai ditemukan titik temu.
Titik temu dituangkan dalam kesepakatan perdamaian tertulis untuk ditandatangani, didaftarkan, dan dilaksanakan para pihak dengan iktikad baik.
Isi formulir ini untuk mengajukan mediasi. Data yang Anda kirim hanya digunakan untuk memproses permohonan ini dan dijaga kerahasiaannya. Mengisi formulir ini tidak mengikat Anda pada hasil apa pun — mediasi baru berjalan setelah semua pihak menyetujuinya.
Tidak. Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak memutus dan tidak memaksakan penyelesaian. Mediator hanya membantu para pihak berunding; isi kesepakatan — termasuk apakah mediasi berhasil atau tidak — sepenuhnya berada di tangan para pihak.
Mediasi bersifat sukarela, sehingga tidak dapat dipaksakan. Kami akan mengundang dan menjelaskan manfaatnya kepada pihak lawan; bila beliau tetap menolak, mediasi tidak dapat dilanjutkan dan hak Anda untuk menempuh jalur penyelesaian lain — termasuk pengadilan — tetap utuh sepenuhnya.
Ya. Proses mediasi bersifat tertutup dan para pihak serta mediator terikat komitmen kerahasiaan yang ditandatangani sebelum sesi dimulai. Isi perundingan tidak dibuka kepada pihak luar. Dalam mediasi di pengadilan, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bahkan menegaskan bahwa pernyataan dan pengakuan para pihak selama proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan apabila mediasi gagal; untuk mediasi di luar pengadilan, perlindungan yang sama kami tuangkan sebagai klausul kerahasiaan dalam kesepakatan mediasi dan dalam kesepakatan perdamaian.
Kesepakatan perdamaian tertulis bersifat final dan mengikat menurut Pasal 6 ayat (7) UU Nomor 30 Tahun 1999 dan wajib didaftarkan di pengadilan negeri paling lama 30 hari sejak ditandatangani. Para pihak juga dapat memohonkan penguatannya menjadi Akta Perdamaian di pengadilan agar berkekuatan eksekutorial. Apabila kesepakatan dilanggar, pihak yang dirugikan dapat menggugat berdasarkan kesepakatan tersebut.
Tergantung kerumitan perkara dan kesediaan jadwal para pihak, tetapi mediasi dirancang selesai dalam hitungan minggu. UU Nomor 30 Tahun 1999 sendiri membayangkan tahapan penyelesaian di luar pengadilan dalam rentang 14 sampai 30 hari untuk setiap tahapnya — jauh lebih singkat daripada proses berperkara di pengadilan.
Perkara yang sudah terdaftar di pengadilan wajib terlebih dahulu melalui mediasi di pengadilan menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dengan mediator hakim atau mediator bersertifikat yang terdaftar di pengadilan tersebut. Mediator Center melayani penyelesaian di luar pengadilan — paling tepat ditempuh sebelum gugatan diajukan.
Asisten otomatis: jawaban berasal dari basis pengetahuan kami dan pertanyaan yang belum terjawab ditinjau berkala agar asisten semakin pintar. Mohon tidak mengirim data pribadi selain kode pengajuan dan nomor WhatsApp untuk keperluan cek status.