Izin Reklame
Izin penyelenggaraan reklame untuk papan nama, billboard, dan media promosi luar ruang lainnya.
Catatan: Cakrawala Policy Lab adalah unit layanan swasta di bawah PT Cakrawala Jagat Media — bukan instansi pemerintah. Perizinan diterbitkan oleh instansi berwenang melalui sistem OSS dan lembaga terkait.
Apa itu Izin Reklame?
Penyelenggaraan reklame — papan nama usaha, billboard, baliho, hingga media promosi luar ruang lainnya — memerlukan izin dari pemerintah kabupaten/kota tempat reklame dipasang. Ketentuannya diatur melalui peraturan daerah masing-masing daerah, dan berkaitan erat dengan pajak reklame yang menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah.
Hal yang dinilai dalam pengajuan umumnya meliputi kesesuaian titik lokasi dengan rencana tata ruang dan ketentuan ketertiban umum, ukuran dan desain reklame, keselamatan konstruksi, serta persetujuan pemilik lokasi apabila reklame dipasang di atas tanah atau bangunan milik pihak lain.
Karena aturan tiap daerah berbeda, langkah pertama adalah memastikan ketentuan daerah tempat reklame akan dipasang. Tim kami membantu menyiapkan dokumen pengajuan sesuai ketentuan daerah tersebut.
Dokumen yang diperlukan
- KTP/NPWP pemohon
- NIB (bila perusahaan)
- Desain dan ukuran reklame
- Foto lokasi pemasangan
- Surat persetujuan pemilik lokasi (bila ada)
Pada formulir pengajuan, setiap dokumen di atas dapat Anda unggah berkasnya (PDF, JPG, JPEG, atau PNG, maksimal 25 MB) bila sudah dimiliki, atau cukup ditandai “Belum memiliki” — tim kami akan menyampaikan cara melengkapinya. Daftar ini adalah syarat awal; kelengkapan akhir mengikuti ketentuan instansi penerbit izin.
Proses pengurusan
Konsultasi & Pemetaan Syarat
Anda menyampaikan kebutuhan melalui formulir pengajuan atau WhatsApp. Tim kami memetakan dokumen syarat yang berlaku untuk jenis izin dan kondisi usaha Anda.
Checklist & Unggah Dokumen
Anda menerima daftar dokumen yang transparan sejak awal. Dokumen yang sudah dimiliki diunggah melalui formulir; yang belum dimiliki cukup ditandai, dan kami sampaikan cara melengkapinya.
Verifikasi & Proses Pengajuan
Dokumen diperiksa kelengkapan dan kesesuaiannya, kemudian pengajuan diteruskan ke instansi atau sistem resmi yang berwenang — OSS, SIMBG, BPOM, BPJPH, DJKI, atau pemerintah daerah sesuai jenis izinnya.
Terbit & Serah Terima
Setelah izin diterbitkan oleh instansi berwenang, dokumen hasilnya kami sampaikan kepada Anda beserta penjelasan mengenai kewajiban lanjutan bila ada, misalnya masa berlaku dan perpanjangan.
Catatan penting
Dokumen yang Anda unggah tersimpan di penyimpanan privat kami dan tidak dapat diakses publik; berkas hanya digunakan untuk keperluan pengurusan izin Anda dan tidak dikirim melalui WhatsApp. Penerbitan izin sepenuhnya merupakan kewenangan instansi penerbit — misalnya OSS/Kementerian Investasi, BPOM, BPJPH, DJKI, SIMBG, atau pemerintah daerah — dan Cakrawala Policy Lab berperan sebagai pendamping pengajuan Anda.
Pertanyaan umum
Berapa lama proses pengurusannya?
Lama proses bergantung pada kelengkapan dokumen Anda dan antrean serta ketentuan instansi penerbit izin, sehingga kami tidak menjanjikan tenggat yang pasti. Yang kami pastikan adalah pengajuan diteruskan segera setelah dokumen dinyatakan lengkap, dan perkembangannya kami sampaikan kepada Anda.
Berapa biaya jasanya?
Biaya jasa ditentukan setelah konsultasi awal yang gratis, berdasarkan jenis izin dan kelengkapan dokumen Anda, dan disepakati secara tertulis sebelum proses dimulai — tidak ada biaya tersembunyi. Biaya resmi yang dipungut instansi, bila ada, terpisah dari biaya jasa dan mengikuti ketentuan yang berlaku.