Sertifikasi Halal (BPJPH)
Pengurusan sertifikat halal melalui BPJPH untuk produk makanan, minuman, dan produk lainnya yang wajib bersertifikat halal.
Catatan: Cakrawala Policy Lab adalah unit layanan swasta di bawah PT Cakrawala Jagat Media — bukan instansi pemerintah. Perizinan diterbitkan oleh instansi berwenang melalui sistem OSS dan lembaga terkait.
Apa itu Sertifikasi Halal (BPJPH)?
Sertifikasi halal di Indonesia diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal beserta perubahannya. Sertifikat halal diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan penetapan kehalalan produk dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah pemeriksaan dan/atau pengujian oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk jalur reguler.
Bagi pelaku usaha mikro dan kecil dengan produk yang sederhana, tersedia jalur pernyataan pelaku usaha (self declare) dengan pendampingan Pendamping Proses Produk Halal (PPH), sesuai ketentuan yang berlaku. Kewajiban bersertifikat halal diberlakukan secara bertahap menurut kategori produk, sehingga penting untuk mengetahui posisi produk Anda dalam tahapan tersebut.
Dokumen yang dinilai mencakup data pelaku usaha, daftar produk dan bahan, serta keterangan pemasok bahan. Produk yang telah bersertifikat halal berhak mencantumkan label halal pada kemasannya.
Dokumen yang diperlukan
- NIB
- Daftar produk dan bahan
- Dokumen pemasok bahan (bila ada)
- Sertifikat penyelia halal (bila ada)
Pada formulir pengajuan, setiap dokumen di atas dapat Anda unggah berkasnya (PDF, JPG, JPEG, atau PNG, maksimal 25 MB) bila sudah dimiliki, atau cukup ditandai “Belum memiliki” — tim kami akan menyampaikan cara melengkapinya. Daftar ini adalah syarat awal; kelengkapan akhir mengikuti ketentuan instansi penerbit izin.
Proses pengurusan
Konsultasi & Pemetaan Syarat
Anda menyampaikan kebutuhan melalui formulir pengajuan atau WhatsApp. Tim kami memetakan dokumen syarat yang berlaku untuk jenis izin dan kondisi usaha Anda.
Checklist & Unggah Dokumen
Anda menerima daftar dokumen yang transparan sejak awal. Dokumen yang sudah dimiliki diunggah melalui formulir; yang belum dimiliki cukup ditandai, dan kami sampaikan cara melengkapinya.
Verifikasi & Proses Pengajuan
Dokumen diperiksa kelengkapan dan kesesuaiannya, kemudian pengajuan diteruskan ke instansi atau sistem resmi yang berwenang — OSS, SIMBG, BPOM, BPJPH, DJKI, atau pemerintah daerah sesuai jenis izinnya.
Terbit & Serah Terima
Setelah izin diterbitkan oleh instansi berwenang, dokumen hasilnya kami sampaikan kepada Anda beserta penjelasan mengenai kewajiban lanjutan bila ada, misalnya masa berlaku dan perpanjangan.
Catatan penting
Dokumen yang Anda unggah tersimpan di penyimpanan privat kami dan tidak dapat diakses publik; berkas hanya digunakan untuk keperluan pengurusan izin Anda dan tidak dikirim melalui WhatsApp. Penerbitan izin sepenuhnya merupakan kewenangan instansi penerbit — misalnya OSS/Kementerian Investasi, BPOM, BPJPH, DJKI, SIMBG, atau pemerintah daerah — dan Cakrawala Policy Lab berperan sebagai pendamping pengajuan Anda.
Pertanyaan umum
Berapa lama proses pengurusannya?
Lama proses bergantung pada kelengkapan dokumen Anda dan antrean serta ketentuan instansi penerbit izin, sehingga kami tidak menjanjikan tenggat yang pasti. Yang kami pastikan adalah pengajuan diteruskan segera setelah dokumen dinyatakan lengkap, dan perkembangannya kami sampaikan kepada Anda.
Berapa biaya jasanya?
Biaya jasa ditentukan setelah konsultasi awal yang gratis, berdasarkan jenis izin dan kelengkapan dokumen Anda, dan disepakati secara tertulis sebelum proses dimulai — tidak ada biaya tersembunyi. Biaya resmi yang dipungut instansi, bila ada, terpisah dari biaya jasa dan mengikuti ketentuan yang berlaku.